Kasus Century Akan Berdampak pada Ekonomi Politik

Kamis, 8 Oktober 2009

JAKARTA, KOMPAS.com — Ekonom Indonesian Development or Economics and Finance (INDEF) Fadil Hasan mengatakan, kasus bangkrutnya Bank Century disertai pengucuran dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun akan membawa dampak ekonomi politik yang sangat besar ke depan.

Pasalnya, kasus ini diduga melibatkan petinggi yang akan duduk dalam pemerintahan mendatang. "Secara garis besar kasus ini bisa memiliki dampak ekonomi politik yang sangat besar ke ekonomi kita ke depan, juga politiknya," kata Fadil, saat diskusi "Skandal Bank Century" di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (8/10).

Menurutnya, kasus ini belum sepenuhnya dibuka ke publik dan masih banyak yang berupa dugaan, seperti adanya dugaan keterlibatan Wakil Presiden terpilih Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pengambilan keputusan untuk penyelamatan Bank Century.

Dua sosok ini diperkirakan akan memegang peranan penting dalam pemerintahan mendatang. "Boediono akan menjadi wapres. Terus kalau Sri Mulyani saya yakin dia juga masih akan tetap duduk di kabinet mendatang," ujarnya.

Padahal, keputusan untuk penyelamatan Bank Century menemui banyak keganjilan, seperti adanya perubahan Bank Indonesia (PBI) terkait pengucuran fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) yang dilakukan BI, sehari sebelum keputusan untuk menyelamatkan Bank Century diambil.

Kemudian, keputusan yang diambil Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga dinilai tidak berdasarkan info yang komplet. "Kasus ini memang harus dibuka. Kalau mereka (Boediono dan Sri Mulyani) sudah dilantik, akan tetap dihantui selama lima tahun. Jadi memang keharusan agar ini perlu dibuka ke publik," tandasnya.